Share This Post

ASEAN / Hukum / Internasional / Politik

Dinamika Baru Konflik Laut Cina Selatan

Dinamika Baru Konflik Laut Cina Selatan

Memanasnya konflik Laut Cina Selatan (LCS) belum menemukan titik terang, bahkan sejak Sabtu lalu Cina menggelar latihan Militer dengan mitranya, Rusia di Laut Cina Selatan. hal ini tentu mengundang banyak reaksi dari negara-negara yang memiliki kepentingan di LCS. Australia misalnya, walaupun bukan termasuk negara yang secara langsung berkepentingan dalam konflik ini dilaporkan Sputnik tetap melakukan pengintaian. Tak hanya itu sejak munculnya wacana latihan militer ini, negara-negara Claimant State terus mencari dukungan negara-negara besar. Vietnam misalnya yang kemudian mendapat dukungan dari Jepang yang telah menawarkan bantuan kapal patroli. Hal yang sama juga dilakukan oleh Filipina yang kemudian mendapatkan dukungan dari Amerika.

Konflik ini sebenarnya merupakan konflik lama yang tak kunjung selesai. berawal pada tahu 1947 Cina memproduksi peta teritorialnya dengan 9 garis putus-putus (nine dash line) dan membentuk huruf yang mencaplok wilayah negara-negara Claiment States (negara-negara yang memiliki klaim)Negara-negara Claimant States tersebut terdiri dari 4 negara ASEAN seperti Brunei, Filipina. Vietnam dan Malaysia. sedangkan 2 negara terkait konflik yaitu Taiwan dan Cina. Pijakan hukum resmi Claimant States terhadap Laut Cina Selatan khususnya 4 anggota ASEAN (Vietnam, Malaysia, Philipina dan Brunei termasuk Indonesia juga meskipun statusnya Non Claimant State) mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS (United Nation Convention Law Of The Sea) yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini ditujukan untuk memperjelas ketentuan batas laut suatu negara.

UNCLOS 1982 merupakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang memuat upaya paling komprehensif PBB untuk menciptakan sebuah peraturan terpadu untuk tata kelola hak-hak negara di dunia terhadap lautan. Perjanjian itu membahas sejumlah topik, termasuk hak navigasi, hak-hak ekonomi, pencemaran laut, konservasi kehidupan laut, eksplorasi ilmiah, pembajakan, dan banyak lagi. Dengan diberlakukannya UNCLOS PBB, berharap sengketa perbatasan setiap Negara yang mempunyai wilayah laut bisa diselesaikan. Berdasarkan UNCLOS, PBB memberikan hak kepada setiap Negara untuk menjadikan lautan dengan radius 200 mil dari daratan sebagai EEZ (Exclusive Economic Zone). EEZ merupakan lautan yang diberikan hak aktor Negara untuk dieksploitasi dan digunakan kepentingan perekonomian secara domestik Negara. Wilayah lautan diluar dari wilayah EEZ ini akan dianggap sebagai International Waters (Perairan Internasional) yang tidak boleh dieksploitasi oleh Negara. Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan AS merupakan beberapa Negara yang terus menerus memaksa agar China mentaati resolusi yang berdasarkan pada UNCLOS yang disebutkan diatas. Bagi China ratifikasi ini merugikan karena wilayah teritori yang klaim China berupa titik merah yang membentuk hurup U bertentangan dengan prinsip Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS 1982).

Putusan Arbitrase International Den Haag Belanda memutuskan bahwa Cina telah melanggar EEZ Filipina ini yang kemudian membuka kembali lembaran konflik LCS. Indonesia sebagai non-claimant states tentu tidak boleh acuh tak acuh. Selain memiliki tanggung jawab terciptanya suasana kondusif di kawasan, Indonesia harus menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Hal ini merupakan salah satu prioritas politik luar negeri 5 tahun kedepan yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Terkait LCS Indonesia memiliki hak atas wilayah Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Jika tidak diprioritaskan Indonesia akan kehilangan wilayah tersebut baik secara geografis dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nampaknya. dibawah tangan sang “Wanita Besi” Retno Marsudi tantangan ini akan selesai dengan hasil yang diharapkan. Semoga

Share This Post

Leave a Reply